Cumlaude dan Persaingan Usaha

Devy Meyliana:
Cumlaude dan Persaingan Usaha
Mengidolakan Yahya Harahap dan Syamsul Maarif.

Muda dan berkarya. Semakin banyak orang muda yang menunjukkan karyanya, termasuk mereka yang bergelut di dunia hukum. Banyak lulusan fakultas hukum yang berkarya di bidang lain, tetapi tak sedikit yang tetap berkiprah di jalurnya.

Nama Devy Meyliana mungkin bisa dimasukkan sebagai orang muda bidang hukum yang mencoba menunjukkan karyanya. Lulus dengan predikat cumlaude dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dara kelahiran 6 Mei 1989 ini tertarik menekuni dunia konsultan hukum. Tetapi daya tarik lawyer tak menghalanginya menyelesaikan pendidikan pascasarjana di kampus yang sama.

Dunia praktisi dan akademis itulah yang membawa minat Devy ke persaingan usaha. Menyelami dunia hukum persaingan usaha mengantarkannya bukan hanya pada literatur atau lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tetapi juga mencari ilmu dari orang-orang yang selama ini menguasai bidang tersebut.

Suatu hari Devy menghadiri ceramah Ketua KPPU Syamsul Maarif. Bagi Devy, Syamsul mampu menjelaskan hukum persaingan usaha dengan tutur kata yang mencerahkan. Pendekatan rule of reason dan per se illegal, pendekatan yang menjadi ruh penyelidikan dan penyidikan KPPU, dijelaskan dengan gamblang sehingga gampang dipahami orang lain. Devy makin kepincut pada hukum persaingan usaha.

“Menariknya perkara persaingan usaha itu di situ. Pendekatannya arah pidana, penyelesaiannya versi perdata,” tutur Devy ketika menjelaskan rasa tertariknya terhadap persaingan usaha.

Apalagi di lapangan, kalau benar-benar dicermati, tak selamanya dunia usaha dijalankan dengan iktikad baik. Cobalah simak peristiwa hilangnya sebuah produk secara tiba-tiba dari pasaran. Ketika produk itu muncul lagi dengan harga lebih tinggi, maka patut diduga penarikan produk merupakan perilaku usaha yang layak dikritik. Semakin banyak mengkaji putusan KPPU semakin banyak terlihat modus dunia usaha menguasai pasar. Sayang, cara yang dilakukan seringkali tidak sehat.

Tetapi mendengar dan memahami saja tak cukup. Berbekal ilmu hukum saja pun kurang memadai. Mau tidak mau Devy harus menyelami teori-teori ekonomi agar semakin bisa memahami fenomena pasar persaingan usaha. Apalagi kalau sudah bicara tentang penetapan harga dan produksi, kurva penjualan dan pembelian, atau wilayah penyebaran pembelian.

Devy merasa harus membagi ilmu yang dia peroleh kepada masyarakat, khususnya bagi yang berminat pada persaingan usaha. Pada tahap ini, ia teringat pada sosok M. Yahya Harahap, seorang mantan hakim agung yang produktif menulis. Buku-buku karya Yahya mudah dicerna, uraiannya jelas, dan tidak mengherankan menjadi referensi utama bagi banyak akademisi dan praktisi hukum. Mengingat kedua tokoh itu mendorong Devy menuangkan ilmu yang dia peroleh ke dalam sebuah buku. Pada 6 Oktober tahun lalu, sebuah buku ‘Hukum Persaingan Usaha’ lahir dari tangannya.

Ayo Menulis
Karya Devy tentu saja hanya satu dari sekian banyak literatur hukum persaingan usaha di Indonesia. Penilaian atas buku itu ada di tangan pembaca.

Toh, Devy sudah memulai menuangkan apa yang ada dalam pikirannya ke dalam sebuah buku. Karya tentang hukum persaingan usaha telah menjadi jalan pembuka untuk karya-karya lain berikutnya. Saat ini ia sedang mempersiapkan dua buku, tentang pidana dan acara perdata.

Modalnya adalah keyakinan. Devy yakin setiap orang yang yakin pada gagasannya bisa menuangkan gagasan itu dan menerbitkannya menjadi sebuah karya. Keyakinan ada, ditambah semangat menulis, kemungkinan prosesnya berjalan lancar. Sebaliknya, sekaya apapun ide dalam pikiran, kalau tak dituangkan dalam karya tulis, tak akan ada gunanya. “Modal menulis adalah yakin aja. Jangan takut mengeluarkan ide,” kata Devy dalam sebuah perbincangan santai dengan hukumonline.

Devy mengajak kalangan akademisi, termasuk mahasiswa, dan konsultan hukum mau menuangkan ide dan pengalaman mereka ke dalam buku. Dengan menulis, seseorang bukan hanya belajar tetapi juga berbagi dengan orang lain. Apalagi bagi mereka yang berkecimpung di dunia hukum, buku adalah kunci. Devy sudah merasakan sendiri hasilnya. Membaca dua buku setiap bulan di sela-sela kesibukan sangat membantu Devy lulus kuliah dalam waktu 3,5 tahun dan dengan predikat cumlaude pula.

Bahwa sekarang ia baru menelurkan buku persaingan usaha, itu barulah pembuka. Sebab, seseorang yang berkecimpung di dunia konsultan hukum tak akan bisa lepas dari buku. Seperti kata Thomas Jefferson, ‘a lawyer without books would be like a workman without tools’, lawyer tanpa buku ibarat tukang tanpa perkakas.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f107f9494dc/devy-meyliana-br-icumlaude-i-dan-persaingan-usaha

PANDUAN MENGURUS SNI

SNI dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai produk.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). SNI dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumenselaku pemakai produk. Produk yang kualitasnya tidak sesuai standar SNI, tidak diijinkan beredar di pasar.
Standar SNI dikenakan pada berbagai produk seperti tabung LPG, helm, lampu, kabel listrik, pupuk, kopi, teh, kakao, minuman, berbagai jenis minyak, gula, tepung, produk besi dan baja, kaca, karet, ban, dan berbagai bahan konstruksi. Bagi produsen, prosedur mengurus SNI tentu menjadi hal yang penting untuk dipahami.

Oleh karena itu, berikut  kami sampaikan tata cara permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI kepada Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan) Departemen Perindustrian (Deperin) seperti yang dipaparkan dalam dokumen LSPro-Pustan/P.19.:

1.       Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI
Daftar isian permohonan SPPT SNI dilampiri:

a.       Fotokopi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) yang dilegalisir. Sertifikasi tersebut diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

b.      Jika berupa produk impor perlu dilengkapi sertifikat dari LSSM negara asal dan yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) dengan KAN.
Proses pada tahap pertama ini biasanya berlangsung selama satu hari.

2. Verifikasi Permohonan

LSPro-Pustan melakukan verifikasi meliputi : semua persyaratan untuk SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, kemampuan memahami bahasa setempat (jika ada kesulitan, perlu penerjemah bahasa setempat untuk audit kesesuaian). Selanjutnya akan terbit biaya (invoice) yang harus dibayar produsen. Proses verifikasi perlu waktu satu hari.

3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen

a.       Audit Kecukupan (tinjauan dokumen) : Memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor maka permohonan harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika koreksi produsen tidak efektif, permohonan SPPT SNI akan ditolak.

b.      Audit Kesesuaian : Memeriksa kesesuaian dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lokasi produsen. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan koreksi dalam jangka waktu dua bulan. Jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohonan SPPT SNI produsen ditolak.
Proses audit biasanya perlu waktu minimal 5 hari.

4. Pengujian Sampel Produk

Jika diperlukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium, pemohon menjamin akses Tim Asesor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. Sebaliknya, LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut. Pengujian dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen., diperlukan saksi saat pengujian. Sampel produk diberi Label Contoh Uji (LCU) dan disagel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja.

5. Penilaian Sampel Produk

Laboratorium penguji menerbitkan Sertifikasi Hasil Uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak.

6. Keputusan Sertifikasi

Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI LSPro-Pustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sementara rapat panel sehari.

7. Pemberian SPPT-SNI

LSPro-Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu 4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi : kelengkapan administrasi (aspek legalitas), ketentuan SNI, dan proses produksi serta sistem manajeman mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya LSPro-Pustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon.

8. Biaya Pengurusan SNI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2007, yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, biaya SNI sebagai berikut :

No.		Satuan	Tarif (RP)
1.	Biaya permohonan	Per perusahaan	100.000
2.	Jasa asesor untuk audit kecukupan	Per perusahaan	500.000
3.	Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di dalam negeri - Biaya asesor.tenaga ahli/petugas pengambil contoh Asesor kepala Asesor Tenaga ahli Petugas Pengambil Contoh (PPC) - Biaya per diem	Per orang/hari Per orang/hari Per orang/hari Per orang/hari Per orang/hari	1.000.000 750.000 500.000 500.000 150.000
4.	Biaya proses sertifikasi	Per tahun/SNI	1.500.000
5.	Biaya pemeliharaan sertifikasi dalam rangka pengawasan	Per tahun/SNI	1.000.000
6.	Biaya sertifikat untuk permohonan baru	Per sertifikat	100.000
7.	Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (surveillance) di luar negeri - Biaya asesor/tenaga ahli/petugas pengambil contoh Asesor kepala Asesor Tenaga ahli Petugas Pengambil Contoh (PPC) - Pengambil per diem	Per orang/hari Per orang/hari Per orang/hari Per orang/hari Per orang/hari	3.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.000.00

Catatan :
Biaya per diem adalah ongkos perjalanan auditor KAN, menuju dan kembali dari tempat kegiatan asesmen dilakukan. Surveillance adalah kunjungan pengawasan minimal satu tahun sekali pada Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi untuk menilai dan memantau kesesuaian akreditasinya terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.

sumber gambar : http://www.sentrahelm.com/image-upload/logo_sni.jpg

sumber tulisan : http://bisnisukm.com/panduan-mengurus-sni.html

Syarat - Syarat Pengurusan SNI

Syarat - Syarat Pengurusan SNI

Dokumen Permohonan SPPT SNI (Baru/Sertifikasi Ulang) :

(Yang dimaksud dengan Permohonan SPPT SNI Baru adalah permohonan yang diajukan oleh Produsen Pemohon untuk produknya yang belum memiliki SPPT SNI.)

1.         Surat Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI

2.         Persyaratan Administrasi:

2.1.     Daftar Isian Permohonan

2.2.     Akte Perusahaan dan perubahannya bila ada.

2.3.     Izin Usaha Industri yang sesuai lokasi, ruang lingkup dan masih berlaku.

2.4.     NPWP (bagi pemohon dalam negeri dan importir)

2.5.   

�  Sertifikat Merek/Surat Pendaftaran Merek dari Ditjen HAKI (kecuali untuk produk antara dan produk dalam bentuk bulk). Kelas produk dalam sertifikat merek dagang/surat perdaftaran merek dagang harus sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya.

�  Untuk hak pemegang merek yang tidak dimiliki oleh perusahaan pemohon SPPT SNI tetapi dimiliki oleh perusahaan/perorangan lain harus menyertakan surat pelimpahan merek  atau surat perjanjian kerjasama dari pemilik merek ke perusahaan pemohon SPPT SNI.

�  Untuk pemaklon/importir menyertakan surat penunjukan sebagai importir.

2.6.     Alur Proses Produksi.

2.7.     Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI

2.8.     Struktur Organisasi Perusahaan.

2.9.     Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian

2.10.  Perjanjian Penggunaan SPPT SNI

Kejahatan di Bidang Pangan

Pasal 142
Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang
dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 91
(1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri
atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki
izin edar.
(2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan
tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
(3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.